I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada
mulanya masyarakat menganggap sebuah arti wewenang dan kekuasaan merupakan
suatu hal yang sama dimana mereka memiliki arti sebagai suatu hak untuk memimpin namun hal ini salah pengertian
dari wewenang dan kekuasaan memiliki arti yang berbeda.
Yang
dimana arti dari wewenang itu sendiri merupakan
kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai
dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Wewenang biasanya terbatas
pada hal-hal yang diliputinya, waktunya dan cara menggunakan. Wewenang itu
hanya dapat menjadi efektif apabila didukung dengan kekuasaan yang nyata. Akan
tetapi, acap kali terjadi bahwa letaknya wewenang diakui oleh masyarakat dan
letaknya kekuasaan yang
nyata tidak di satu tempat atau di satu tangan.
Disisi
lain kekuasaan memiliki makna kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk
menyadarkan masyarakat akan kemauan – kemauannya sendiri dan sekaligus
menerapkannya terhadap tindakan – tindakan perlawanan dari orang – orang atau golongan
– golongan tertentu. Kekuasaan ada disetiap masyarakat,
baik masyarakat yang bersahaja maupun yang kompleks. Adanya kekuasaan itu
sendiri tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai atau
dengan perkataan lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan
pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh itu, dengan rela atau terpaksa.
Didalam
kasus ini dengan sangkut pautkan wewenang dan kekuasaan kami mengfokuskan pada
permasalahan pada era orde baru yang pada saat itu dipimpin oleh mantan
Presiden Republik Indonesia yakni Soeharto. Pada awal kepemimpinan Soeharto
saat itu mempunyai berbagai macam presepsi yakni dalam arti negatif maupun
positif. Kepemimpinan soeharto yang dianggap mutlak merupakan suatu hal yang
wajar bagi kalangan masyarakat. Dalam kepemimipinannya, memang tidak bisa
dipungkiri kehebatan Soeharto dalam memimpin hampir 32 tahun. Soeharto
melakukan pembangunan secara rinci dari tahap ke tahap. Tahapan awal dilakukan adalah membangun
bidang pertanian setelah itu berbicara industri, dan lain sebagainya. Di bidang
pembangunan ekonomi dan pertanian adalah menurunkan tingkat inflasi dari 650%
menjadi 12% dalam beberapa tahun pertama kepemimpinannya. Selain itu, beliau
juga punya andil besar dalam pembangunan irigasi pertanian yang tersebar
diseluruh wilayah nusantara, yang sampai saat ini belum ada presiden yang mampu
membangun sejumlah irigasi pertanian itu
Banyak
yang memperdebatkan kepemimpinan Soeharto tetapi mungkin saja pola pemerintah
tersebut tidak salah pada jamannya karena saat itu Indonesia masih dalam
kondisi persatuan, kesatuan dan keamanannya masih sangat buruk. Begitu juga
tingkat pendidikan dan perekonomian rakyat masih belum tinggi. Dengan
pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis itu Soeharto bisa membangun
bangsa ini dengan lebih cepat dan lebih baik. Situasi dan kondisi saat itu juga
saat aman karena media masa dapat dikendalikan dalam mengolah berita. Setiap
ada berita suara jarum jatuh yang dapat membuat ketidakstabilan bangsa ini maka
langsung diredam. Sehingga saat itu suasana terekam dalam otak masyarakat dalam
keadaan aman. Padahal saat itu juga banyak kerusuhan, korupsi, pemberontakan,
dan berbagai tindak kriminal lainnya.
Didalam
pemerintahannya, Soeharto sering kali mengeluarkan kebijakan – kebijakan merugikan
publik pada akhirnya. Hal ini yang nantinya membawa Soeharto menyangkut
beberapa permasalahan.Yang nantinya menyebabkan runtuhnya orde baru dan
mengakibatkan Soeharto mengundurkan
diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada
wakil presiden B.J. Habibie.
B. Rumusan Masalah
1.
Bagaimana proses masuknya
kekuasaan Soeharto pada era orde baru
2.
Bagaimana proses runtuhnya
kekuasaan Seoharto pada era orde baru
3.
Bagaimana peranan kekuasaan
dan wewenang di masa orde baru
II.
Pembahasan ( Analisa )
A.
TEORI KEKUASAAN MENURUT
FRENCH & RAVEN
Adapun sumber kekuasaan
menurut French & Raven ada 5 kategori yaitu;
1). Kekuasaan Paksaan
(Coercive Power)
=>
Kekuasaan imbalan seringkali dilawankan dengan kekuasaan paksaan, yaitu
kekuasaan untuk menghukum. Hukuman adalah segala konsekuensi tindakan yang
dirasakan tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Pemberian hukuman
kepada seseorang dimaksudkan juga untuk memodifikasi perilaku, menghukum
perilaku yang tidak baik/merugikan organisasi dengan maksud agar berubah
menjadi perilaku yang bermanfaat.
2). Kekuasaan Imbalan
(Insentif Power)
=>
kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain (pengikutnya)
karena kepatuhan mereka. Kekuasaan imbalan digunakan untuk mendukung kekuasaan
legitimasi. Jika seseorang memandang bahwa imbalan, baik imbalan ekstrinsik
maupun imbalan intrinsik, yang ditawarkan seseorang atau organisasi yang
mungkin sekali akan diterimanya, mereka akan tanggap terhadap perintah.
Penggunaan kekuasaan imbalan ini amat erat sekali kaitannya dengan teknik
memodifikasi perilaku dengan menggunakan imbalan sebagai faktor pengaruh.
3). Kekuasaan Sah
(Legitimate Power)
=>
kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain karena posisinya. Seorang
yang tingkatannya lebih tinggi memiliki kekuasaan atas pihak yang berkedudukan
lebih rendah. Dalam teori, orang yang mempunyai kedudukan sederajat dalam
organisasiKesuksesan penggunaan kekuasaan legitimasi ini sangat dipengaruhi
oleh bakat seseorang mengembangkan seni aplikasi kekuasaan tersebut. Kekuasaan
legitimasi sangat serupa dengan wewenang. Selain seni pemegang kekuasaan, para
bawahan memainkan peranan penting dalam pelaksanaan penggunaan legitimasi. Jika
bawahan memandang penggunaan kekuasaan tersebut sah, artinya sesuai dengan
hak-hak yang melekat, mereka akan patuh. Tetapi jika dipandang penggunaan
kekuasaan tersebut tldak sah, mereka mungkin sekali akan membangkang.
Batas-batas kekuasaan ini akan sangat tergantung pada budaya, kebiasaan dan
sistem nilai yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan.
4). Kekuasaan Pakar
(Expert Power)
=>
Seseorang mempunyai kekuasaan ahli jika ia memiliki keahlian khusus yang
dinilai tinggi. Seseorang yang memiliki keahlian teknis, administratif, atau
keahlian yang lain dinilai mempunyai kekuasaan, walaupun kedudukan mereka
rendah. Semakin sulit mencari pengganti orang yang bersangkutan, semakin besar
kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan ini adalah suatu karakteristik pribadi,
sedangkan kekuasaan legitimasi, imbalan, dan paksaan sebagian besar ditentukan
oleh organisasi, karena posisi yang didudukinya.
5). Kekuasaan Rujukan
(Referent Power)
=> Banyak
individu yang menyatukan diri dengan atau dipengaruhi oleh seseorang karena
gaya kepribadian atau perilaku orang yang bersangkutan. Karisma orang yang
bersangkutan adalah basis kekuasaan panutan. Seseorang yang berkarisma,
pemimpin karismatik bukan hanya percaya pada keyakinan – keyakinannya sendiri
(factor atribusi), melainkan juga merasa bahwa ia mempunyai tujuan-tujuan luhur
abadi yang supernatural (lebih jauh dari alam nyata). Para pengikutnya, di sisi
lain, tidak hanya percaya dan menghargai sang pemimpin, tetapi juga
mengidolakan dan memujanya sebagai manusia atau pahlawan yang berkekuatan gaib
atau tokoh spiritual (factor konsekuensi).
B.
Pembahasan
Istilah Orde Baru dalam sejarah politik Indonesia dicetuskan oleh pemerintahan Soeharto dan merujuk
kepada masa pemerintahan Soeharto (1966-1998). Istilah ini digunakan untuk membedakan dengan Orde
Lama pemerintahan Soekarno. Kekuasaan pada era Soeharto saat itu bersifat
absolut yang dimana pada saat itu Soeharto telah menjadi Presiden Republik
Indonesia selama 32 tahun. Pemerintahan Orde Baru lahir secara situasional
setelah peristiwa Gerakan 30 September 1956/ PKI. Lahirnya Orde Baru ada
beberapa versi antara lain:
a. Berdasarkan versi pemerintahan Orde Baru di
tandai oleh keluarnya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret 1966). Pada
mulanya keluarnya Supersemar ini mempunyai cerita beberapa versi yakni dimana
pada saat itu soekarno selaku presiden menderita penyakit keras dan saat itu
dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu dan memiliki kemampuan didalamnya yakni
letjen Soeharto. yang nantinya diberi tugas untuk mengusir PKI yang pada saat
itu akan melakukan perlawanan terhadap Republik Indonesia sedangkan dalam versi
kedua yakni hal ini memang telah direncanakan oleh Letjen Soeharto yang dimana
pada saat itu PKI telah membantai jendral – jendral besar Republik Indonesia
yang pada saat itu digadang – gadang mampu untuk menggantikan Ir.Seokarno untuk
menerima Supersemar tersebut namun kebanyakan dari mereka tewas dan hal itu
dimanfaatkan oleh Letjen Soeharto untuk mendapatkan Supersemar.
b. Lahirnya Orde Baru pada tanggal 10 Januari
1966 bersamaan dengan tercetusnya Tritura. (Tri/Tiga Tuntutan Rakyat) ialah
tuntutan dari para mahasiswa yang mengadakan demonstrasi terhadap pemerintahan
Presiden Soekarno. Isi dari Tritura itu sendiri adalah : 1. Bubarkan PKI, 2.
Bersihkan kabinet berunsur PKI, 3. Turunkan harga dan perbaikan ekonomi.
c. Orde baru lahir pada tanggal 23 Februari 1967
, sejak peristiwa penyerahan kekuasaan dari presiden Sukarno kepada Jenderal
Suharto selaku pengembang Supersemar.
Pada
pemerintahan zaman orde baru ini telah mengalami banyak perkembangan didalam
bidang ekonomi dan pembangunan. Dengan kepemimpinan Soeharto yang bertangan
dingin beliau bercita-cita untuk membawa indonesia maju pesat didalam
perekonomian.
Gaya
Kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan gabungan dari gaya kepemimpinan
Proaktif-Ekstraktif dengan Adaptif-Antisipatif, yaitu gaya kepemimpinan yang
mampu menangkap peluang dan melihat tantangan sebagai sesuatu yang berdampak
positif serta mempunyal visi yang jauh ke depan dan sadar akan perlunya
langkah-langkah penyesuaian.
Tahun-tahun
pemerintahan Suharto diwarnai dengan praktik otoritarian di mana tentara memiliki
peran dominan di dalamnya. Kebijakan dwifungsi ABRI memberikan kesempatan
kepada militer untuk berperan dalam bidang politik di samping perannya sebagai
alat pertahanan negara. Demokrasi telah ditindas selama hampir lebih dari 30
tahun dengan mengatasnamakan kepentingan keamanan dalam negeri dengan cara
pembatasan jumlah partai politik, penerapan sensor dan penahanan lawan-lawan
politik. Sejumlah besar kursi pada dua lembaga perwakilan rakyat di Indonesia
diberikan kepada militer, dan semua tentara serta pegawai negeri hanya dapat
memberikan suara kepada satu partai penguasa Golkar
Bila melihat
dari penjelasan singkat di atas maka jelas sekali terlihat bahwa mantan
Presiden Soeharto memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter, dominan, dan
sentralistis
Kekuasaan dan wewenang sangat
berpengaruh dalam pemerintahan orde Baru. Kekuasaan yang diterapkan dalam orde
baru yakni kekuasaan yang bersifat absolut. Yang dimana kekuasaan dipegang oleh
presiden sedangkan rakyat hanya sebagai pelengkap suatu negara. Kekuasaan dalam
pemerintahan orde baru ini sangat bersifat memaksa. Dan pemerintahan Soeharto
adalah pemerintahan yang terkekang karena didalam pemerintahannya semua
aspirasi rakyat tidak pernah didengar dan semua sistem informasi yang
menyangkut masalah pemerintahan yang berbau negatif tidak boleh diumumkan
kepublik.
Wewenang pada masa orde baru tidak
digunakan dengan baik oleh presiden saat itu yakni Soeharto. Wewenang itu
disalah gunakan dengan melakukan KKN. Saat itu KKN marak di Orde baru, dan
malangnya lagi saat itu pers tidak diperbolehkan meliput tentang itu, sehingga
KKN berjalan mulus saat Orde baru karna wewenang soeharto yang mencekal pers
untuk meliput kejadian tersebut.
III.
Penutup
A.
Kesimpulan
·
Sebelum masuk ke era orde baru
terjadi permasalahan tentang ulah-ulah PKI yang semakin meresahkan warga
masyarkat. Kemarahan rakyat itu diikuti dengan demonstrasi-demonstrasi yang
semakin bertambah gencar menuntut pembubaran PKI berserta ormas-ormasnya dan
tokoh-tokohnya harus diadili. Sementara itu untuk mengisi kekosongan pimpinan
AD, pada tanggal 14 Oktober 1965, pangkostrad/pangkopkamtib Mayjen Soeharto
diangkat sebagai Menpangad. Bersamaan dengan itu diadakan tindakan-tindakan
pembersihan terhadap unsur-unsur PKI. Didalam tindakan pembersihan PKI di Indonesia
saat itu pula Soeharto menerima SUPERSEMAR
dari Ir.Seokarno. Dengan Supersemar
Soeharto mengatasi keadaan yang serba tidak menentu dan sulit terkendali itu.
Dengan berkuasanya Soeharto sebagai pemegang tampuk pemerintahan negara RI
sebagai pengganti Presiden Soekarno, maka dimulailah babak baru yaitu sejarah
Orde Baru.
·
Dalam melaksanakan pembangunan,
pemerintahan Orde Baru mendapat kepercayaan baik dari dalam maupun dari luar
negeri. Rakyan Indonesia yang dalam enam dasa warsa sangat menderita, sedikit
demi sedikit dapat dientaskan. Namun sangat disayangkan kemajuan Indonesia
hanya semu belaka. Hasil pembangunan telah mencitakan kesenjangan antara yang
kaya dengan yang miskin. Hal ini terjadi karena adanya praktik-praktik korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN) yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Akibatnya terjadi krisis multidimensional (berbagai bidang), seperti :
1. Krisis politik, karena terlalu lamanya
Presiden Suharto berkuasa ( kurang lebih 32 tahun)
2. Krisis ekonomi, karena terlalu banyak
utang Indonesia kepada luar negeri, dan banyak terjadi korupsi.
3. Krisis sosial , pertikaian sosial yang
terjadi sepanjang tahun 1996 telah memicu munculnya kerusuhan antar agama dan
etnis, misalnya di Situbondo(Jawa Timur), Tasikmalaya(Jawa Barat), Sanggau Ledo
(Kalimantan Barat) yang meluas ke Singkawang dan Pontianak.
Selain itu ada pula beberapa penyebab sebagian
masyarakat tidak menyukai orde baru masa Soeharto yakni :
a.
Tindakan rasisme terhada etnis
Tionghoa
b.
Pengekangan pergerakan pelajar dan
mahasiswa
c.
Kontrol akan media dan
mengekangan kebebasan pers
d.
Pelarangan jilbab dan
pembantaian umat muslim
e.
Petrus alias penembakan
misterius
pada puncaknya yakni tahun 1997, Asia
mengalami krisi finansial. Indonesia pun terkena imbasnya. Untuk itu, pemerintah
Soeharto berusaha untuk meminta pinjama, IMF melakukan prosedur pemeriksaan
keuangan Indonesia secara menyeluruh dan mendetail
Dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa
selama 32 tahun Soeharto berkuasa, ia dan mereka yang duduk di kursi kekuasaan
telah mengkorupsi 30% dana pembangunan. Hal ini lantas diekspos oleh dunia
sehingga masyarakat indonesia geram dan merasa tertipu.
Terjadilah ketidakstabilan nasional, harga
melonjak naik, gelombak demonstrasi pun seolah tek terhenti. Puncaknya , tahun
1998 mahasiswa dan rakyat indonesia menduduki gedung DPR/MPR dan memaksa
Soeharto untuk lengser dari jbatannya. Akhirnya Soeharto pun mundur dari
jabatannya dan digantikan oleh B. J. Habibie.
IV.
Daftar Pustaka
·
Sarwono, Sarlito W. 2005.
Psikologi Sosial (Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan). Balai Pustaka,
Jakarta.
